AKBP H MD Shodiq Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cumlaude

No Comment Yet

IMG_20181002_195826 IMG-20181002-WA0077

Tribratanews- Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP H MD Shodiq meraih gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, Selasa (02/10/2018).

“Alhamdulillah berkat dukungan keluarga dan pimpinan serta rekan rekan akhirnya bisa menyelesaikan program Doktor,” tutur AKBP H MD Shodiq kepada wartawan di Jakarta Selasa (02/10/2018).

Pria kelahiran Surabaya 22 November 1966 ini mendapat gelar doktor ilmu hukum dengan disertasi¬†“asas kemenfaatan hukum deradikalisasi tindak pidana Terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia’.

Dalam sidang terbuka dengan tim promotor Prof Dr H Idzan Fautanu MA, Dr Yanto SH, MH dan Dr Rahmat Lina S SH, MH serta dihadiri oleh sejumlah rekan Anggota Polri dan keluarga.

Serta sejumlah mantan Narapidana Terorisme yang telah memutuskan untuk kembali ke NKRI dan di hadapan penguji, Shodiq menjelaskan, bahwa penanggulangan kasus Teroris di Indonesia belum mampu menghilangkan paham Radikalisme. Bahkan semakin hari semakin meningkat.

Ironisnya pelakunya merupakan orang orang lama yang sebelumnya pernah menjalani hukuman akibat kasus Teroris.

“Selama ini hukuman di Indonesia belum mampu merubah sikap para pelaku Teroris, sehingga mereka kembali mengulangi kembali perbuatan yang sama,” tutur Shodiq yang meraih gelar Cumlaude.

Pria yang pernah tiga kali menerima penghargaan kenaikan pangkat luar biasa ini menjelaskan, sejauh ini deradikalisasi belum menyentuh substansi akar permasalahan yakni untuk membendung laju Radikalisme.

Padahal manfaat deradikalisasi adalah counter terorisme, cegah radikalisme mengelak dari provokasi kebencian dan partisipasi masyarakat menolak teroris.

“Sejauh ini belum ada peraturan khusus yang menjelaskan tentang deradikalisasi. Karena itu perlu peraturan khusus sebagai payung hukum dalam pelaksanaan deradikalisasi,” tutur Shodiq.

Shodiq menjelaskan, selama ini Polri terus menggalakan upaya deradikalisasi terorisme. Upaya tersebut dilakukan untuk mengimbangi upaya pemberantasan terorisme melalui cara konvensional dengan sasaran masyarakat luas. Baik yang sudah mengidap virus radikalisme ataupun yang belum terpengaruh.

“Program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa menjadi ujung tombak. Karena tidak menunggu terjadi tetapi sudah melakukan antisipasi sejak jauh jauh hari,” katanya.

Karena itu, Shodiq menyarakan agar DPR dan pemerintah Republik Indonesia agar membuat atau menerbitkan peraturan dan payung hukum tentang pelaksanaan deradikalisasi.

“Kita butuh payung hukum agar deradikalisasi ini dapat bekerja dengan baik. Sehingga bisa mencegah berkembangnya paham terorisme,” katanya.

(Tribratanews.id)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *