Ini Kisah Kombes Pol Hengki Haryadi Berantas Preman

No Comment Yet

Kombes Pol Hengki Haryadi2

Tribratanews.id-Polrestro Jakarta Barat baru saja menangkap delapan satpam yang diduga sebagai preman di Ruko Seribu, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun di balik penangkapan itu, Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi mengaku pihaknya cukup kesulitan untuk membongkar kasus premanisme.

“Warga ini dalam kasus premanisme ini ada fenomena unik. Namanya silent sound atau suara diam. Orang itu resah, takut, tapi kalau ngelapor takut diancam, kalau tidak memberi maka akan ada pengerusakan,” kata Hengki di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (30/8).

Misalnya soal kasus Hercules, salah satu pimpinan kelompok preman yang dipandang di Jakarta beberapa tahun silam. Saat itu, polisi cukup kerepotan karena fakta di lapangan berbeda dengan yang disampaikan saksi di persidangan.

“Bisa saja masyarakat tidak melapor, tapi kita lakukan lidik buat laporan model A. Kita lidik kemudian sidik tapi faktanya, saya waktu kasus Hercules dulu di persidangan para saksi bilang ikhlas, tidak ada pemerasan dan sebagainya, padahal sebenarnya dia takut. Nah ini ciri khas premanisme,” ungkap Hengki.

Sementara terkait dengan kasus di Ruko Seribu, Hengki mengatakan pihaknya berbekal dari aduan para penghuni Ruko. Sampai saat ini, sudah ada 40 orang yang mengadu ke Polres Jakarta Barat.

“Nah kemarin ada yang berani lapor, makanya kita cari. Ini mereka ini premanisme terselubung. Di ruko 1000 kalau tidak ngasih ke Preman maka akan ada pengerusakan. Saya pengalaman menangani kasus ini seperti di pelabuhan di Kaltim, semua motifnya sama, tidak ada kesepakatan tetapi pemaksaan,” jelas Hengki.

“Jadi sebenarnya lumrah mengenai sumbangan atau iuran IPL, tapi IPL itu harus ada house of rule, kesepakatan antara penghuni dan pengelola. Nah di sana enggak ada kesepakatan itu. Jadi yang jadi raja itu pengelola, harusnya itu penghuninya, pengelola hanya melaksanakan saja bukan sebaliknya,” lanjutnya.

Hengki menegaskan, pihaknya masih akan terus mengembangkan kasus ini. Sebab, ia menduga masih ada pihak-pihak lain yang ada di belakang para pereman itu.

“Kita kembangkan terus, pihak perusahaan (ruko) kita dalami juga. Kita lihat ini kan sudah ada sejak tahun 1998, aturan ruko itu hanya sementara nanti ada otonomi penghuni untuk membentuk pengurus sendiri, kan gitu. Ini kebalik, pengelola jadi raja, enggak bisa itu,” tegas Hengki.

(Tribratanews.id)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *