Pandangan Dr Sodiq Tentang Payung Hukum Pelaksanaan Deradikalisasi Saat Ini

No Comment Yet

IMG_20181003_110727

 

Tribratanews – Ringkas, padat dan jelas, begitulah Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP H. MD Shodiq saat memaparkan dan mempertahankan disertasinya dihadapan para tim promotor saat menjalani sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya, yang digelar pada Selasa (02-10-2018).

Tim promotor Prof Dr H Idzan Fautanu MA, Dr Yanto SH, MH dan Dr Rahmat Lina S SH, MH dan lainnya, acap kali memberikan pujian kepadanya, atas disertasinya yang berjudul ‘Asas Kemenfaatan Hukum Deradikalisasi Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia’. Ia pun mendapat gelar Doktor dengan predikat Cum Laude.

Usai menggelar sidang, Sodiq mengungkapkan kepada wartawan, ketertarikannya untuk mengambil judul disertasi tersebut, tidak lain karena dilatar belakangi tekait banyaknya aksi terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh para mantan narapidana terorisme.

“Kita ketahui, kejadian teror bom selama ini di Indonesia dari sejak dulu hingga tahun 2018 ini jumlah aski terorisme begitu banyak. Berdasarkan hasil penyelidikan dilapangan, pelakunya adalah mantan atau residivis kasus terorisme,” jelasnya.

Terkait aksi terorisme yang dilakukan oleh para residivis kata Sodiq, sudah banyak terjadi, seperti aksi terorisme di Surabaya, Jakarta, Thamrin, Kampung Melayu. Para pelakunya tidak lain adalah mantan residivis terorisme.

Lantas kenapa aksi terorisme di Indonesia yang kerap berulang dilakukan oleh orang atau pelaku yang sama. Ia pun beranggapan, bahwa program deradikalisasi yang dilakukan selama ini ruapanya masih kurang menyentuh subtansinya.

“Inikan berati ada program deradiklilasi kurang menyentuh substansi, merubah paradikma teror berpikir yang rasional, sehingga pelaku mengulangi beberapa kali perbuatannya,” ungkapnya.

Untuk memutus paham dan paradikma tersebut, kata Sodiq dilakukan model ideal secara paradikma deradikalisasi dengan ada dua cara. Model pertama kata Sodiq, model ideal deregensi, dimana mengidentifasi atau memprofiling, kemudian resosialisasi, reedukasi dan reintegrasi ini dimana memindahkan komunitas yang kena virus (paham radikalisme) tadi.

“Kedua, pendekatan kewirausahaan, pendekatan sosial yang wajar. Tidak berlebih. Selama ini, contoh, supaya tidak mengulangi model apa, itulah satu cara kita bangun konsep ini untuk disertasi tadi,” ungkapnnya.

Sementara itu, terkait payung hukum pelaksanaan deradiklasiasi. Sodiq menyarankan kepada pemerintah agar membuat sebuah payung hukum yang jelas terkait pelaksanaan deradikalisasi tersebut. Menurutnya UU yang mengatur pelaksanaan deradikalisasi sampai saat ini belum jelas aturannya.

“Mari kita lihat di Pepres 12 di tahun 2012 tentang BNPT, tidak ada. UU 12 Tahun 1985 tentang pemasyarakatan juga tidak ada mencantumkan poin-poin deradikalisasi. Kemudian di UU Pepres di BNPT juga tidak ada,” sambungnya.

Hanya saja lanjut dia, bahwa di UU Tindak Pidana yang baru Nomor 05 Tahun 2018, memang ada yang mengatur tentang deradiklisai, tetapi itu pun kata dia tidak ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana pelaksanaan program deradikalisai tersebut.

“Tidak ada caranya bagaimana program deradikalisasi mulai dari saat ditangkap, mulai dari sidik. Itu tim ini nempel terus untuk supaya tahu karakternya, selama ini kan engga, setelah jadi narapidana, baru. Ini belum terjadi. Nah inilah sudah kita temukan, proses penyidikan penuntutuan, peradilan harus sudah masuk,” imbuhnya.

Lanjut dia, setelah disidik, bagi pelaku tindak pidana terorisme yang sudah masuk program deradikalisai, ini nantinya akan diserahkan kepada hakim sebagai bahan untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan.

“Oh, dia ini tidak masuk deradikalisasi, ya sudah sesuai dengan aturan hukum, hukumanan masksimal,” ucapnya.

Ia pun berharap, agar menegakkan paradikma deradikalisme. Baginya, teori Teremy Beamten tidak terbukti. Dalam faktanya kata Sodiq, azas pemamfaatan teorinya Jeremy Bentham untuk kasus terorisme di Indonesia tidak singkron, atau tidak pas.

“Makanya temuan kita ya itu tadi, harus menegakkan paradikma deradikalisme. Jadi mau dimana, penyidikan penuntutan sampai proses, bahkan hingga setelah keluar dari pemasyarakatan dilakukan pengawasan. Kenapa UU Naroba bisa, Teroris tidak,” tutupnya.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *